Berita Seputar Politik di Tanah Air 

Prabowo Tunjuk Dahnil Anzar sebagai Juru Bicara

Mungkin anda sering mendengar dengan namanya politik lalu apa itu politik? Politik ini bisa diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. 

Nah, bagi anda yang ingin mengetahui berita terkini di Indonesia, dalam tulisan kali ini akan memberikan beberapa berita yang terkait dengan politik di tanah air:

  • Dahnil Anzar Sebut Ada Kebencian Politik di balik Ejekan ke Anies, Ganjar dan RK

Adanya kegaduhan di media sosial yang saling ejek terkait peristiwa banjir yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air mengundang keprihatinan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. 

Menurutnya, kebencian berbau politis ini telah menggeser empati sebagai orang menjadi ejekan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 

“Kebencian politik menggeser empati sebagian orang menjadi sekadar ejekan. Banjir di Jakarta dijadikan mommen memuaskan kebencian politik melalui ejekan terhadap Anies Baswedan. Pun demikian banjir di Jawa Tengah ejekan pun disematkan ke Ganjar Pranowo atau di Jabar ke Ridwan Kamil, ujar Dahnil yang dikutip dari akun Twitternya, @Dahnilanzar, Selasa 23 Februari 2021. 

Sebaliknya, sambung dia, bagi sebagian orang lagi, musibah banjir ini justru dijadikan momen sebagai ladang amal menghidupkan ta’awun, tolong menolong atau gotong royong.

“Dengan tentu sambil menyampaikan kritik konstruktif bila memang ada yang alpha dengan kebijakan,” sambung Dahnil. 

  • Cukup dengan PKPU, UU Pemilu Tidak Harus Direvisi Setiap Mau Pemilu

Seperti yang diketahui bahwa Partai Politik (Parpol) di Senayan masih berselisih pandangan tentang perlunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum (UU Pemilu) direvisi atau tidak. Sedangkan pemerintah sendiri sudah menyatakan sikap bahwa UU tersebut tidak perlu direvisi lagi.

Menanggapi hal tersebut, Andi Syafrani, Dosen Ilmu Hukum UIN Jakarta menilai pemilu ini masalah kolosal dan terus menjadi wujud ideal bagi sistem demokrasi sehingga akan selalu ada aspek yang dianggap perlu diperbaiki. 

“Karena persoalan (UU Pemilu) kita adalah UU kita mengatur sangat teknis sehingga jika hal tersebut dianggap tidak pas, mau tidak mau harus direvisi, katanya saat dihubungi, Rabu (24/2/2021).

Padahal menurutnya, bisa saja UU itu dibuat untuk mengatur aspek yang fundamental saja. Sementara hal teknisnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU (PKPU). Selain itu, pembuatan PKPU ini juga tetap harus melibatkan DPR melalui rapat-rapat konsultasi. 

  • Revisi UU ITE Dinilai Harus Diperjelas Aspek Penghinaan

Prof Juajir Sumardi, Pakar Hukum Universitas Hasanuddin mengatakan bahwa bagian utama yang harus direvisi dari Undang-Undang informasi dan Transaksi (UU ITE) terletak pada aspek penghinaan. Soalnya, selama ini tindak pidana yang djerat dengan UU tersebut menjadi bias tidak jelas.  

“Tentu persoalan pertama yang perlu direvisi mengenai aspek penghinaan di dalam transaksi elektronik itu misalnya delik penghinaan itu harus dikembalikan pada KUHP. Sudah diatur dalam KUHP, delik penghinaan dan sebagainya,” kata Juajir saat dihubungi, Selasa (23/2/2021). 

Maka dari itu, kata dia, UU ITE itu harus dikembalikan pada hakikat semula dibentuk dengan maksud guna mengatur persolan yang berhubungan dengan transaksi elektronik termasuk informasi yang menggunakan elektronik. 

“Jadi arahkan lah itu pada problem transaksi elektronik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi dan bisnis itu transaksi elektronik. Jadi tindak pidananya itu tindak pidana elektronik,” paparnya.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *